Jembrana, Mediajembrana.com
Memasuki musim penghujan 2026–2027, Kabupaten Jembrana meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Seluruh unsur penanganan bencana, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, BMKG, perangkat daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan, termasuk pecalang diminta memperkuat koordinasi serta memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Jembrana Tahun 2026, Senin (9/11/2026) mengatakan berdasarkan prakiraan musim hujan Provinsi Bali 2026–2027 dari BMKG Wilayah III Denpasar, awal musim hujan secara umum diprediksi berlangsung pada November 2026.
Pada November, terdapat tiga zona musim atau sekitar 15 persen wilayah Bali yang mulai memasuki musim hujan. Sementara pada Desember mendatang, jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 17 zona musim atau sekitar 85 persen. “Informasi tersebut harus menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi untuk mulai melakukan persiapan,” tegas Kembang.
Menurutnya, karakteristik wilayah Jembrana yang beragam, mulai dari kawasan pesisir, daerah aliran sungai, perbukitan hingga permukiman, memiliki potensi kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi. Ancaman yang perlu diwaspadai meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, serta dampak cuaca ekstrem lainnya.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Kembang menginstruksikan perangkat daerah terkait meningkatkan pemantauan kondisi sungai, saluran drainase, kawasan rawan banjir dan longsor, serta infrastruktur yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem.
Instansi yang berwenang mengelola pohon perindang di sepanjang jalan, fasilitas umum, kawasan perkantoran dan permukiman juga diminta segera melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, serta perompesan pohon yang dinilai berpotensi tumbang.
Ia menekankan, langkah pencegahan seperti membersihkan saluran air, memangkas dahan pohon rawan tumbang, dan memastikan kondisi infrastruktur tetap baik merupakan bagian penting dalam mengurangi risiko bencana.
Selain pencegahan, BPBD bersama unsur terkait diminta memastikan kesiapan personel, kendaraan operasional, peralatan pencarian dan pertolongan, sarana evakuasi, logistik, perangkat komunikasi hingga fasilitas kesehatan. Seluruh unsur harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing agar penanganan keadaan darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Kembang juga meminta agar informasi peringatan dini cuaca ekstrem disampaikan kepada masyarakat secara cepat, jelas, dan mudah dipahami, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan bencana. Menurutnya, keterlambatan penanganan akibat lemahnya koordinasi maupun ketidaksiapan sarana dan prasarana harus dihindari.
“Personel dan peralatan dari berbagai unsur hendaknya tidak hanya menjadi simbol kesiapan, tetapi benar-benar mencerminkan kemampuan untuk bergerak bersama ketika masyarakat membutuhkan pertolongan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab BPBD maupun pemerintah daerah, melainkan seluruh elemen masyarakat. Kesiapsiagaan perlu dibangun mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan tempat tinggal hingga komunitas yang lebih luas.
Kembang mengajak seluruh pemangku kepentingan mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat semangat kebersamaan serta gotong royong. Menurutnya, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kemampuan menangani dampak ketika bencana terjadi, tetapi juga dari upaya pencegahan dan pengurangan risiko sebelum bencana datang. (MJ)