JEMBRANA, MediaJembrana.com – Aktivitas pembukaan lahan di kawasan Hutan Bali Barat, wilayah Gilimanuk, Jembrana, kembali menjadi sorotan publik setelah beredar luas foto dan video hasil pemetaan drone di media sosial. Perbincangan warganet menelusuri jejak aktivitas tersebut hingga ke agenda groundbreaking investasi yang dilaksanakan pada 2024.
Groundbreaking itu menandai rencana investasi serta pelaksanaan pecaruan agung sebagai bagian dari proses pengadaan batas kawasan hutan.
Namun, kemunculan citra terbaru berupa lahan terbuka memicu tafsir berbeda di ruang publik. Warganet kemudian mengaitkan aktivitas alat berat yang terekam drone dengan kelanjutan proyek investasi yang telah di-groundbreaking pada 2024 tersebut. Di sejumlah grup Facebook, foto-foto udara itu menuai puluhan komentar bernada khawatir.
Sebagian warga Bali menyuarakan kecemasan akan berkurangnya kawasan hutan di ujung barat Pulau Bali, yang selama ini dipandang sebagai benteng ekologis terakhir. Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh ingatan akan bencana lingkungan berskala besar di daerah lain di Indonesia.
“Kalau ini terus terjadi (pembabatan hutan) Menurut tyang mutlak ini menjadi tugas kehutanan, yang seharusnya melindungi hutan tanpa harus ijin melakukan perlindungan,” tulis seorang warganet.
Respons publik itu turut mengundang perhatian DPRD Jembrana. Anggota Komisi II DPRD Jembrana, Ketut Suastika alias Cuhok, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Rabu (17/12/2025). Dari hasil peninjauan lapangan, ia menilai kondisi kawasan telah mengalami perubahan signifikan.
“Kami melihat banyak luasan hutan yang sudah hilang. Ada beberapa investor yang kami tidak tahu rencana pembangunannya, tetapi aktivitasnya sudah berjalan di kawasan Hutan Bali Barat,” ujarnya.
Menurut Cuhok, masyarakat Jembrana, khususnya di Gilimanuk, menyatakan keberatan karena dampak lingkungan seperti peningkatan suhu udara, potensi kekeringan, banjir, hingga tanah longsor akan langsung dirasakan warga. Meski kewenangan pengelolaan berada di tingkat provinsi, DPRD Jembrana mendorong pembentukan tim terpadu agar persoalan ini ditangani secara terbuka.
“Perlu ada komunikasi yang jelas dengan pihak-pihak yang sudah membuka lahan. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi pihak yang menanggung dampak,” tegasnya.
Menanggapi viralnya video Google Earth tersebut, Kepala UPTD KPH Bali Barat, Agus Sugianto, menegaskan bahwa lokasi dalam rekaman merupakan kawasan hutan produksi di wilayah KPH Bali Barat, dengan citra terpotret pada tahun 2024.
“Kawasan itu sebelumnya telah diperuntukkan bagi kegiatan groundbreaking dan pencaruan agung yang dilaksanakan untuk memulai proses pengadaan batas, mengingat area tersebut merupakan kawasan hutan negara,” terangnya, Kamis (18/12/2025), seperti dilansir dari persindonesia.com.
Ia menambahkan, pengelolaan kawasan tersebut dilakukan oleh PT Wira Dharma Bhakti yang telah mengantongi izin berusaha pemanfaatan hutan melalui sistem OSS dari Kementerian Investasi/BKPM serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luas hutan produksi yang dikelola mencapai kurang lebih 252 hektare. (Angga Wijaya/MJ)
