JEMBRANA, MediaJembrana.com – Kawasan Hutan Bali Barat kembali mencuri perhatian publik setelah citra satelit Google Maps yang beredar di media sosial memperlihatkan adanya area “bopeng” atau lahan gundul di wilayah Taman Nasional Bali Barat (TNBB), Kelurahan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
Temuan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat akan adanya aktivitas pembukaan lahan di kawasan konservasi, hingga mendorong DPRD Jembrana turun langsung ke lapangan.
Citra satelit yang viral itu menunjukkan perbedaan mencolok antara kondisi hutan pada tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi terkini. Jika sebelumnya kawasan tersebut tampak hijau dan rapat, pada citra terbaru terlihat area terbuka yang kontras dengan vegetasi sekitarnya. Lokasi temuan berada tidak jauh dari jalur nasional Denpasar-Gilimanuk.
Menindaklanjuti laporan masyarakat, DPRD Jembrana melakukan inspeksi mendadak ke kawasan TNBB, pada Rabu (17/12/2025). Dari hasil peninjauan lapangan, ditemukan adanya bagian hutan yang telah dibuka. Informasi yang berkembang menyebut sekitar dua hektare lahan hutan telah gundul, sementara kawasan yang lebih luas diduga telah dikuasai oleh sejumlah investor. Namun demikian, DPRD menegaskan bahwa dugaan tersebut masih perlu diverifikasi secara menyeluruh oleh instansi berwenang.
Anggota Komisi II DPRD Jembrana, Ketut Suastika alias Cuhok, mengaku prihatin atas kondisi hutan yang ditemui di lapangan. Ia menyebut kerusakan hutan tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi terlihat di beberapa bagian kawasan.
“Kami melihat banyak sekali luasan hutan yang sudah hilang. Ada beberapa investor yang kami tidak tahu rencana pembangunannya, tetapi mereka sudah melakukan aktivitas di kawasan Hutan Bali Barat,” ujar Cuhok.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius bagi masyarakat Jembrana. Ia menilai pembukaan hutan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang.
“Kalau hutan ini rusak, dampaknya akan dirasakan masyarakat, mulai dari peningkatan suhu, kekeringan, hingga potensi banjir dan longsor,” katanya.
Cuhok menambahkan, meskipun kewenangan pengelolaan TNBB berada di pemerintah pusat dan provinsi, DPRD Jembrana tetap mendorong agar ada tim terpadu yang turun langsung ke lapangan.
“Kami minta ada tim terpadu untuk turun, mengecek izin dan aktivitas yang ada di sana. Jika ada pelanggaran, harus ditindak tegas,” tegasnya.
Hingga kini, pihak Balai TNBB maupun instansi terkait belum menyampaikan keterangan resmi mengenai temuan lahan gundul tersebut. DPRD Jembrana menyatakan akan terus mengawal persoalan ini agar kawasan Hutan Bali Barat tetap terlindungi dan tidak terus tergerus oleh kepentingan ekonomi. (Angga Wijaya/MJ)
