TABANAN – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola media sosial pemerintah di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan platform daring oleh masyarakat.
Langkah ini diwujudkan Dinas Kominfos Kota Denpasar melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Media Denpasar Keren yang digelar di Bedugul, Tabanan, Senin (25/11/2025).
Kegiatan ini melibatkan 102 admin media sosial dari seluruh perangkat daerah, BUMD, unit layanan, hingga kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Para peserta mendapatkan materi terkait strategi komunikasi publik, produksi konten kreatif, tata kelola informasi, hingga penanganan isu digital.
Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Informasi Publik Dinas Kominfos Kota Denpasar, Cokorda Istri Sri Kristina Dewi, SS., M.Hum., mengatakan bahwa media sosial kini menjadi kanal utama informasi pemerintah kepada publik. Dengan lebih dari 75 persen masyarakat Indonesia aktif di media sosial, konten digital pemerintah harus mampu bersaing dan mudah dipahami.
“Media sosial digunakan masyarakat sebagai sumber informasi. Pemerintah juga memanfaatkannya untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan dan layanan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa profesionalisme dalam pengelolaan konten menjadi kebutuhan penting. Konten harus menarik, informatif, dan tetap mengedepankan kredibilitas.
“Media sosial pemerintah jangan terlalu kaku. Harus enak dilihat, mudah dibaca, lugas, cepat, dan efektif. Media sosial pemerintah harus menjadi rujukan informasi masyarakat,” tegasnya.
Wanita yang akrab disapa Cok Kris juga menyoroti tantangan baru dalam komunikasi digital pemerintah, terutama penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berkembang pesat.
“Kami ingin menggunakan AI, tetapi masih ada keraguan apakah sesuai aturan atau tidak. Sementara masyarakat menggunakan AI untuk membuat konten, sehingga kadang sulit membedakan mana yang valid dan mana yang tidak,” jelasnya.
Selain dinamika teknologi, perubahan pola konsumsi informasi publik juga menjadi perhatian. Saat ini, masyarakat lebih menyukai konten visual dan video pendek dibandingkan teks panjang.
“Budaya membaca masih rendah. Jadi konten harus simpel, eye-catching, dan komunikatif,” katanya.
Sebagai narasumber, wartawan sekaligus akademisi Dr. I Made Adnyana, S.H., M.H., menegaskan pentingnya strategi komunikasi publik yang terencana dan transparan.
“Ini materi yang sangat spesifik karena menyangkut reputasi pemerintah di ruang digital,” ujarnya.
Adnyana menyampaikan bahwa mengelola media sosial pemerintah jauh lebih kompleks dibandingkan akun pribadi atau komersial, karena menyangkut kredibilitas lembaga.
“Kalau hanya sekadar bikin medsos, itu mudah. Tapi memberi konten yang berpengaruh, meningkatkan citra, menjaga reputasi lembaga, itu tidak sederhana,” tegasnya.
Ia menyoroti rendahnya literasi digital masyarakat yang rentan terhadap hoaks dan konten viral tanpa verifikasi.
“Ketika melihat sesuatu yang viral, langsung share. Berita negatif lebih mudah menyebar walaupun belum tentu benar,” lanjutnya.
Menurut Adnyana, keberhasilan komunikasi digital pemerintah membutuhkan kolaborasi lintas OPD agar pesan yang disampaikan tetap konsisten.
“Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi. Kalau informasinya berbeda-beda, justru bisa menurunkan citra pemerintah,” tegasnya.
Pembicara FGD lainnya, wartawan dan penulis buku, I Ketut Angga Wijaya, turut menyoroti rendahnya kemampuan menulis pada generasi muda, termasuk pada konten media sosial pemerintah.
Menurutnya, konten media sosial OPD lebih banyak didominasi foto dan video, sementara kekuatan tulisan justru sering diabaikan.
“Meskipun telah terdapat teks atau caption, namun hanya sebagai pelengkap. Padahal kekuatan kata-kata tidak kalah pentingnya dengan gambar atau video. Keterampilan menulis berita perlu lebih dikembangkan lagi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kemampuan menulis bukan hanya soal estetika teks, tetapi kemampuan membangun konteks, akurasi informasi, dan pesan publik yang terstruktur.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Denpasar berharap terbangun tata kelola media sosial pemerintah yang lebih profesional, komunikatif, dan adaptif.
“Selain menjadi kanal informasi, media sosial pemerintah juga diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan publik dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat,” tutup Cok Kris. (Angga Wijaya / MJ)
