Denpasar, Media Jembrana – Pusat Pemberdayaan Disabilitas Indonesia (PUSPADI) Bali, didukung oleh Disability Rights Advocacy Fund, menggelar pelatihan Disability Awareness dan simulasi evakuasi inklusif pada 9-10 Desember 2025 di Denpasar, Bali.
Pelatihan ini diikuti sekitar 80 peserta dari lembaga kebencanaan, relawan, organisasi penyandang disabilitas, serta instansi pemerintah dan komunitas. Tujuannya, memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan pendekatan inklusif, yakni memastikan hak dan akses penyandang disabilitas tak terabaikan.
Ketua PUSPADI Bali, Putu Juliani Lawalata, menegaskan pentingnya pelatihan ini. “Bali adalah wilayah dengan risiko bencana yang tinggi, tetapi kesiapsiagaan kita belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Pelatihan ini bukan hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga menumbuhkan empati dan kesadaran bahwa penanganan bencana harus menjangkau semua orang tanpa kecuali,” ujarnya.
Pelatihan didesain komprehensif, mulai pengenalan konsep disabilitas, sistem peringatan dini inklusif, sampai simulasi evakuasi bagi ragam disabilitas, seperti disabilitas fisik, sensorik, intelektual, maupun psikososial. Simulasi memberi pengalaman langsung pada petugas dan relawan agar mampu mengevakuasi secara aman, bermartabat, dan sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
Lebih dari pelatihan, peran PUSPADI Bali dalam kebencanaan makin konkret lewat advokasi. PUSPADI Bali dikenal luas sebagai penyedia rehabilitasi, alat bantu, dan mobilitas adaptif yang sejak berdiri telah membantu ribuan penyandang disabilitas fisik.
Kini, PUSPADI juga aktif mendorong regulasi agar penanggulangan bencana di Bali mengakomodasi kelompok rentan. Salah satu bukti nyata, yaitu pembentukan ULD-PB (Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana) di bawah BPBD Provinsi Bali, sebuah unit layanan inklusif yang bertugas memastikan jalur evakuasi, sistem informasi dan respons bencana ramah terhadap penyandang disabilitas.
Menurut BPBD, ULD-PB digadang dapat mewakili sekitar 26.000 penyandang disabilitas di Bali, mencakup mereka dengan disabilitas fisik, mental, maupun non-fisik. Kehadiran ULD-PB menunjukkan bahwa strategi mitigasi bencana di Bali kini mulai memasukkan perspektif inklusif. Jadi, bukan sekadar perlindungan dasar, tetapi akses, partisipasi, dan pemulihan yang setara bagi semua warga.
Kolaborasi antara PUSPADI Bali, BPBD, organisasi penyandang disabilitas, serta forum kebencanaan diharapkan melahirkan sistem mitigasi dan respons bencana yang inklusif dan adil.
Pelatihan serta regulasi yang digagas oleh PUSPADI menunjukkan bahwa penanganan bencana di Bali mulai bertransformasi, tidak hanya menyasar lokasi dan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keragaman kondisi manusia. (Angga Wijaya/MJ)
